7:09 PM
PENGANTAR
Pada abad ke-21
ini pembangunan bukan hanyalah berfokus kepada ekonomi dan peningkatan
insfraktuktur, namun pembangunan manusia yang didalamnya tentu saja manusia sebagai
subyek dari pembangunan tersebut. Berbeda dengan proses pembangunan ekonomi
yang mengacu pada percepatan pembangunan yang bersektor di bidang ekonomi saja,
kemudian manusia atau masyarakat dijadikan sebagai obyek dari pembangunan.
Ditambah dengan pembangunan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan tidak
mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan
kebijakan pembangunan.
Menurut
Margareth dan Midgley (1982) model pembangunan sosial pada dasarnya menekankan
pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok marjinal, yakni
peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang memiliki kemampuan ekonomi
secara berkelanjutan. Hal ini tentunya sejalan dengan konsep kesejahteraan
sosial tentang pelayanan sosial. Menurut Elizabeth Wickenden (dalam
Friedlander, 1974:4) Kesejahteraan
Sosial, sebagai :” a system of laws, programs, benefits, and services which
strengthen or assure provision for meeting social needs recognized as basic for
the welfare of the population and for the functioning of the social order”. (suatu
sistem perundang-undangan, kebijakan, program, pelayanan, dan bantuan; untuk
menjamin pemenuhan kebutuhan sosial yang dikenal sebagai kebutuhan dasar bagi
kesejahteraan manusia dan bagi berfungsinya ketertiban sosial secara lebih
baik)”.
1.
Pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial
a.
Definisi Pekerjaan Sosial
Pekerjaan
sosial merupakan profesi yang dimana melakukan pelayanan terhadap individu,
keluarga, komunitas dan masyarakat untuk mencapai keberfungsian sosialnya dan
bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Pekerjaan sosial dipandang sebagai
sebuah profesi yang bisa menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di abad
ini. Karena proses pendekatan dan kajian ilmunya yang multidisiplin sehingga
mampu diadaptasikan dengan ilmu sosial yang lainnya.
Pekerjaan
sosial adalah profesi yang bidang utamanya berkecimpung dalam kegiatan
pelayanan sosial yang terorganisasi, dimana tujuannya untuk memfasilitasi dan
memperkuat relasi dalam penyesuaian diri secara timbal balik dan saling
menguntungkan antar individu dengan lingkungan sosialnya, melalui penggunaan
metode-metode pekerjaan sosial.
Dapat dikatakan
bahwa pekerja sosial sebagai subyek dalam memberikan pelayanan sosial untuk
membuat IKKM yang mempunyai permasalahan dapat menemukan solusi yang terbaik
untuk menyelesaikannya, kemudian pekerja sosial sebagai pemberi pelayanan
sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar mereka tidak
diabaikan oleh pemerintah. Fungsi dan peran pekerja sosia pun dalam dewasa ini
sangat diperlukan keberadaannya, terutama di Indonesia, “karena semua
permasalahan sosial yang ada di dunia semua ada di Indonesia” menurut Bpk Budhi
Wibhawa (Dosen Kesejaahteraan Sosial FISIP UNPAD). Selanjutnya profesi
pekerjaan sosial belum begitu familiar ditelinga masyarakat luas, masyarakat
belum memahami ketika mereka mempunyai permasalahan bisa mendatangi pekerja
sosial untuk membantu menyelesaikan masalahnya.
b.
Praktik Pekerjaan Sosial
Menurut Encyclopedia of Social Work
ada 32 Bidang Praktek Pekerjaan Sosial
·
Dewan
kesejahteraan masyarakat
·
Kesejahteraan
dan kenakalan : lembaga-lembaga pelayanan kesejahteraan dan kenakalan, probasi
dan parole
·
Ketidakmampuan
dan cacat tubuh/fisik, sakit kronis, visual dan auditory disorder dan
rehabilitasi pekerjaan
·
Pendidikan
pekerjaan sosial
·
Perencanaan
sosial dan lingkungan
·
Kependudukan
dan keluarga berencana
·
Pelayanan-pelayanan
keluarga : pendidikan kehidupan
keluarga, penyembuhan keluarga, konseling sebelum dan sesudah perkawinan
Bidang Praktek Pekerjaan Sosial
menurut kedudukannya
A.
Pekerjaan
sosial sebagai suatu disiplin utama. Meliputi:
1. Kesejahteraan anak
a. Adopsi dan
pelayanan kepada orang tua yang tidak berdaya
b. Foster care
c. Residential
care
d. Bantuan
terhadap anak-anak terlantar atau gelandangan
e.
Pelayanan-pelayanan perlindungan
2. Pelayanan-pelayanan keluarga
a. Konseling
keluarga
b. Pendidikan
tentang kehidupan keluarga
c. Keluarga
berencana
3. Pemeliharaan penghasilan
a. Bantuan sosial
b. Asuransi sosial
c. Program
pemeliharaan penghasilan yang lainnya
B.
Pekerjaan
sosial sebagai disiplin ilmu yang sejajar atau sama kedudukannya dengan
disiplin ilmu yang lainnya. Meliputi:
1. Pelayanan terhadap lanjut usia
a.
Bantuan
terhadap orang-orang lanjut usia yang terlantar dan tidak mempunyai tempat
tinggal
b.
Bantuan
terhadap orang lanjut usia yang dalam waktu cukup lama tidak mempunyai
fasilitas pemeliharaan
2. Pelayanan kepada masyarakat
a.
Pengorganisasian masyarakat (Community organization)
b.
Perencanaan masyarakat (Community planning)
c.
Pengembangan masyarakat (Community development)
3. Pelayanan
bagi kelompok dan pemuda
4. Pelayanan
terhadap orang-orang yang mengalami keterbelakangan dan gangguan kesehatan
mental
C.
Pekerjaan
sosial sebagai suatu disiplin ilmu yang membantu disiplin ilmu yang lain. Meliputi:
- Koreksional
- Industri
- Penelitian rumah
sakit dan kesehatan
- Sekolah
Praktik
pekerjaan sosial meliputi dimensi mikro, mezzo, dan makro, yang dimana ketiga
dimensi ini menjadi dasar praktik pekerjaan sosial. Pertama adalah mikro,
memberikan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga yang mempunyai masalah
untuk diselesaikan, kemudian menggali potensinya agar mereka bisa kembali
berfungsi sistem sosialnya. Yang kedua dalah mezoo, melakukan pelayanan sosial
berbasi kepada lembaga atau komunitas kecil, dimana fungsinya memberikan
pelayanan sosial terhadap masyarakat atau yang biasa disebut Human Service
Organization (HSO). Kemudian adanya pelayanan
kepada masyarakat dengan cara mengembangkan potensi yang ada dimasyarakat,
berawal dari permasalahan kemudian dijadikan dasar untuk memberdayakan
masyarakat.
c.
Metode Pekerjaan Sosial
Untuk mendukung praktik pekerjaan sosial tentu saja harus ada
metode atau cara-cara yang dilakukan pekerja sosial untuk memberikan pelayanan
kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar
setiap pembagiannya terdapat cara yang paling tepat untung menyelesaikan
permasalahan klien. Kemudian bidang praktik pekerjaan sosial terdapat mikro
(individu dan keluarga), Mezzo (lembaga) dan makro (masyarakat dan kebijakan).
Kemudian ketiga bidang garapan pekerja sosial tersebut dibagi lagi berdasarkan
metode pekerjaan sosial diantaranya: bidang mikro metodenya adalah Social
Case Work (SCW), Mezzo metodenya Social Group Work (SGW), dan Makro Community
Organization adn Community Depelopment (CO/CD).
1)
Metode
Social Case Work
Metode
Social Case Work atau yang dikenal dengan bimbingan sosial perorangan
merupakan suatu metode pemberian bantuan kepada orang yang mempunyai masalah
didasarkan atas pengetahuan, pemahaman, serta penggunaan teknik-teknik terampil
yang diterapkan untuk membantu orang-orang guna memecahkan masalahnya dan
mengembangkan potensi dirinya.
Metode Social
Case Work bersifat individual, karenanya dikatakan pendekatan mikro yang
membantu individu-individu yang memiliki masalah, baik yang bersifat eksternal,
artinya memiliki masalah yang bersumber dari lingkungan sosialnya maupun
individu-individu yang mengalami masalah yang bersumber dari dalam dirinya
sendiri.
Kajian
mikro dalam Social Case Work memberikan pelayanan kepada individu yang
mempunyai masalah kemudian memerlukan case worker untuk membantu menyelesaikan
masalahnya. Kemudian case worker ini menggunakan teknik-teknik SCW seperti Case
Management yang memberikan pertolongan terhadap individu, pasangan atau
keluarga untuk menegosiasi sistem yang kompleks yang didesain untuk memberikan
pelayanan medis, hukum, dan sosial serta ,menolong klien untuk memperoleh
bantuan yang sesuai pada waktunya. Kemudian ada teknik Terapi Kognitif yang membantu
klien menemukan keberanian untuk berubah, menggunakan fikiran untuk mengidentifikasi
tujuan dan tindakan yang bertanggung jawab, serta menggunakan proses evaluasi
kognitif untuk menemukan peluang-peluang. Ketiga adalah Behavior Therapy
yang membantu klien untuk merubah perilaku individu (kilen) yang
maladaptif agar mampu mengurangi atau menghilangkan perilaku mal-adaptif
tersebut.
2.
Social
Group Work
Social Group
Work adalah suatu metode untuk bekerja dengan, dan menghadapi
orang-orang di dalam suatu kelompok, guna peningkatan kemampuan untuk
melaksanakan fungsi sosialnya, serta guna pencapaian tujuan-tujuan secara
sosial dianggap baik (Soetarso, Pengantar Kesejahteraan Sosial, 1976, hlm.72)
Metode ini
disebut juga dengan bimbingan sosial kelompok didasarkan atas pengetahuan
mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia untuk berhubungan satu sama lain, dan
adanya saling ketergantungan diantara mereka. Bimbingan sosial kelompok
merupakan suatu metode untuk memperkecil atau menghilangkan hambatan-hambatan
dalam berinteraksi sosial, dan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diterima
secara sosial.
Social Group
Work merupakan suatu pendekatan yang dilaksanakan
secara sadar dan ditujukan guna pengembangan sebesar-besarnya kapasitas
individu, dengan hubunganya dengan kelompok; dan belajar memahami kapan dia
harus memberikan sumbangan (partisipasi), dan kapan harus menerima. Metode ini
memfokuskan bagaimana sebuah kelompok yang terdiri dari minimal 10 individu
yang saling berinteraksi dan dipandu oleh seorang Fasilitator untuk membahas
tentang masalah serta potensi yang dimiliki oleh individu-individu dalam
kelompok tersebut. Teknik FGD (Focus Group Disscusion) dimana individu dalam
kelompok berdiskusi, individu dalam kelompok tersebtu kemungkinan memiliki masalah
yang sama kemudian mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya secara
bersama.
3.
Metode
Community Organization and Community Depelopment (CO/CD)
CO/CD merupakan
metode pekerjaan sosial yang melakukan intervensi pada tingkat komunitas (macro
practice). Dalam Social Work Dictionary, Pengorganisasian Masyarakat (CO)
diartikan sebagai suatu proses intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial
dan atau profesi lain dalam rangka menolong individu, kelompok, dan masyarakat
yang mempunyai kepentingan bersama dan berada dalam suatu daerah tertentu.
Tujuan pertolongannya untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan
kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana.
Pengembangan
Masyarakat (CD) adalah upaya yang dilakukan oleh profesional dan penduduk
setempat untuk meningkatkan ikatan sosial diantara anggota masyarakat,
meningkatkan motivasi warga masyarakat agar mampu menolong diri mereka sendiri,
mengembangkan tanggung jawab kepemimpinan lokal, dan menciptakan atau
merevitalisasi institusi lokal.
Metode
pengembangan masyarakat merupakan sebuah metode yang didalamnya menggunakan
prinsip-prinsip partisipasi masyarkat untuk mensejahterakan kehidupan
masyarakat, bukan hanya dari sisi ekonomi saja, namun dari sisi sosial dan
budayanya. Mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat adalah tujuan dari CD
yang dimana masyarakat dapat mengetahui potensinya, kemudian masyarakat bisa
mengakses sistem sumber yang diperlukannya. Kegiatan tersebut tidak lepas dari
pengorganisasian masyarakat untuk membuat gerakan atau tim inti serta menyusun
pelaksana perubahan dari masyarakat sendiri.
Hal ini juga
menyangkut tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar masyarakat
bisa menterjemahkan setiap kebijakan sosial atau bantuan sosial bukan sebagai
hal yang membuat masyarakat bergantung dan tidak bisa berkembang sendiri. Tentu
saja diperlukan program yang didalamnya membuat masyarakat bisa mengatur dan
mengorganisasikan masyarakatnya sendiri agar program tersebut sejalan dengan
kebutuhan masyarakat.
4.
Administrasi
Pekerjaan Sosial
APS
didefinisikan secara umum sebagai "usaha kerjasama yang terkoordinasi dan
melibatkan semua anggota organisasi dalam proses perumusan tujuan, perencanaan,
implementasi, perubahan dan evaluasi." APS diartikan sebagai aktivitas
menyeluruh dalam suatu organisasi kesejahteraan sosial yang tujuan utamanya
untuk mentransformasikan kebijakan sosial ke dalam pelayanan-pelayanan sosial.
Kedua, APS didefinisikan secara khusus sebagai "suatu metoda praktek
pekerjaan sosial". APS menunjuk pada proses intervensi sistematik yang
terdiri dari tugas - tugas dan fungsi - fungsi serta aktivitas - aktivitas
terkait lainnya yang dilaksanakan oleh petugas manajemen untuk memfasilitasi
pencapaian misi dan tujuan organisasi. APS berkenaan dengan penerapan
pengetahuan keterampilan dan nilai - nilai secara bertujuan dalam melaksanakan
tugas - tugas seperti perumusan tujuan dan perencanaan program, mobilisasi dan
pemeliharaan sumber, serta pengevaluasian hasil - hasil organisasi (Saari,
1977; Patty, 1983).
Sebagai suatu metoda praktek, maka
ciri khas APS adalah :
·
Ditunjang
oleh teori - teori administrasi dan organisasi umum serta teori - teori
manajemen.
·
Dikondisikan
oleh tujuan - tujuan dan karakteristik manajemen kesejahteraan sosial.
·
Diwarnai
oleh teori-teori dan nilai - nilai pekerjaan sosial.
Administrasi
pekerjaan sosial adalah sebuah wadah bagi pekerja sosial untuk dapat memberikan
pelayanan sosial, karena pekerja sosial sebagai sebuah profesi tentunya harus
memiliki organisasi yang menaungi agar dapat berjalan dengan sistematis. Dengan
mendirikan lembaga pelayanan sosial atau Human Service Organization (HSO)
sebagai bentuk konkret praktik pekerja sosial yang dimana menempatkan manusia
sebagai subyek utama untuk mencapai keberfungsian sosialnya. Dengan
dilibatkannya pekerja sosial dalam administrasi, organisasi pelayanan sosial
dapat menjalankan visi dan misi kemanusiaan dengan baik, menggunakan
teori-teori kesejahteraan dan pekerjaan sosial.
Membuat
program-program yang berbau kemanusiaan, mengimplementasikan kebijakan soisial
dari pemerintah agar bisa diterima secara maksimal oleh masyarakat, kemudian
dengan menggunakan metode ini pekerja sosial bisa membuat social mapping guna
mengetahui permasalahan sosial apa yang di saat ini ada didalam masyarakat yang
bisa di intervensi oleh pekerja sosial. Salah satu contoh lembaga sosial yang
memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang berawal dari zakat, kemudian
zakat tersebut dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu lembaga Pos
Keadilan Peduli Umat (PKPU)
Pos Keadilan
Peduli Umat (Sebuah organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial,
menyantuni umat da pemberdayaan masyarakat). Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU
lahir dari krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 hingga
tahun 1999, yang diperparah dengan berbagai musibah bencana alam maupun
kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut di bentuk Yayasan PKPU melalui akte
Notaris tanggal 10 Desember 1999 sebagai lembaga sosial pengelola bantuan
masyarakat dengan visi Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian
(gambar Lembaga
PKPU dari google.com)
Misi Lembaga
Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)
•
Mendayagunakan
program rescue, rehabilitasi, dan pemberdayaan untuk mengembangkan kemandirian.
•
Mengembangkan
kemitraan dengan masyarakat, perusahaan, pemerintah dan lembaga swadaya
masyarakat dalam dan luar negeri.
•
Memberikan
pelayanan informasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat penerima manfaat
(beneficiaries).
Visi dan misi
tersebut kemudian diejawantahkan dalam 3 program utamanya, yaitu: penanganan
bantuan bencana, rehabilitasi, dan pemberdayaan komunitas (community
development) yang disalurkan melalui 17 Cabang di daerah dan mitra kerja di
semua propinsi. Program-program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin,
pengungsi dan korban bencana.
2.
Ilmu Kesejahteraan Sosial
a.
Definisi Kesejahteraan Sosial
Teori Skills
 |
Pendekatan Bidang layanan
Ilmu Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan
Sosial adalah ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran
serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup
(kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial, pemenuhan
kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat
untuk berkembang (Adi, 2005:17).
Kesejahteraan
sosial juga merupakan usaha yang terorganisir dan dalam tujuan utamanya yaitu
meningkatkan taraf hidup di masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di
dalamnya juga mencakup selain unsur pelayanan juga ada unsur kebijakan dalam
arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti
pendidikan, rekreasi, budaya, dan sebagainya (Edi Suharto, 2004)
Menurut
beberapa ahli yang memandang bahwa kesejahteraan sosial adalah sebagai sebuah
kajian teori dan praktik, diantaranya:
1.
Menurut
Jhonson (1986): Suatu kegiatan kemasyarakatan yang terorganisir yang bertujuan
untuk meningkatkan atau yang melestarikan keberfungsian sosial manusia.
2.
Zastrow
(2010:2): Tujuan dari kesejahteraan sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan
sosial, ekonomi, kesehatan, dan rekreasional pada setiap individu di masyarakat
3.
Midgley
(1995:1): suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia tercipta ketika berbagai
permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik. Ketika kebutuhan manusia dapat
terpenuhi san ketika kesempatan sosial dapat dioptimalisasikan.
Adi (2013:17):
Ilmu Kesejahteraan Sosial merupakan hasil evolusi dan upaya penyempurnaan dari
disiplin pekerjaan sosial dengan menghubungkan hal-hal penting dari pendekatan
pembangunan sosial dan kajian pembangunan. Sehingga, aspek makro dan global
kental mewarnai perkembangan ilmu kesejahteraan sosial
Empat
Pendekatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial (Midgley 1995: 15-25):
1.
Social Philanthropy dan charitable giving
2.
Social work and profesional intervention
3.
Social Work administration and the provision of welfare state
4.
Social development approach
1.
Social Philanthropy dan charitable giving
Mengandalkan
para donatur personal, upaya-upaya sukarela, dan lembaga swadaya masyarakat
dalam rangka memenuhi kebutuhan maupun memecahkan permasalahan yang dihadapi
oleh masyarakat, menciptakan kesempatan setiap warha masyarakat agar lebih
mengembangkan diri mereka.
·
Penyediaan
barang dan pelayanan bagi mereka yang memerlukan
·
Bentuk
awal dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial
·
Berbasis
agama
·
Nilai
altruisme
·
Individual
atau lembaga keagamaan
Pada awalnya
Kesejahteraan Sosial berawal dari kegiatan filantropi sosial dan memberikan
bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan atau pertolongan langsung
(direct services), seperti dengan memberikan atau menyediakan barang-barang
kebutuhan dasar, dan pelayanan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Upaya tersebut
dilakukan tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pada
masyarakat. Dengan nilai altruisme (senang membantu orang lain) yang cukup
kental di masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan maupun lembaga-lembaga
masyarakat seperti lembaga keagamaan. Namun upaya pelayanan secara langsung
(direct services) tersebut lambat laun dapat berubah menjadi pelayanan tidak
langsung (indirect services) yang berwujud suatu kebijakan dalam upaya nya
meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat.
Seperti pada
contoh kasus yang terjadi di Indonesia, kegiatan filantropi seperti memberikan
bantuan berupa bantuan langsung (uang atau barang) kepada masyarakat yang
membutuhkan masih banyak terjadi. Contohnya seperti pada kasus pengemis di kota
bandung yang ingin di tertibkan oleh Ridwan Kamil untuk dipekerjakan sebagai
petugas kebersihan. Para pengemis tersebut akan dipekerjakan sebagai petugas
kebersihan dan diberikan gaji sebesar RP. 700.000 perbulan, namun kenyataan
yang terjadi adalah para pengemis tersebut menolak rencana Ridwan Kamil
tersebut lantaran “gaji” mereka sebagai pengemis lebih besar dibandingkan
dengan gaji yang akan mereka terima dari Ridwan Kamil sebagai petugas
kebersihan kota Bandung.
Salah satu
contoh bantuan sosial yang ada di Indonesia dari pemerintah melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) salah satunya dibidang kesehatan memberikan
bantuan kepada masyarakat untuk dapat melakukan perawatan di rumah sakit dengan
gratis, kemudian untuk bagi ibu hamil yang akan melahirkan ada jaminan
persalinan secara gratis di rumah sakit. Bantuan ini juga sangat membantu
masyarakat yang tidak mempunyai biaya untuk berobat di rumah sakit.
(Gambar BPJS Kesehatan dari akun
Facebook BPJS Kesehatan)
Salah satu
kegiatan atau program BPJS kesehatan untuk dapat mendekatkan diri dan bisa
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah
Sehat Ala BPJS Kesehatan
Diawali Senam Pagi Sampai Seminar
Kesehatan.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan bekerjasama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) kembali
menyelenggarakan beberapa kegiatan menarik sekaligus memberikan informasi
kepada seluruh civitas akademika mengenai pelayanan kesehatan bagi peserta
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)BPJS Kesehatan.
Senam pagi bersama dan pembagian
hadiah doorprize menjadi awal kegiatan, Jum’at, (05/12) pagi di halaman
Rektorat Unmul yang dihadiri langsung oelh Rektor Unmul, Prof. Dr. H. Masjaya.,
M.Si. Senam yang diikuti puluhan pegawai dan dosen tersebut ditutup dengan
pembagian doorprize dengan hadiah utama sebuah sepeda.
Tidak sampai disitu, kegiatan yang
dihelat kantor BPJS Kesehatan cabang Kota Samarinda itu dilanjutkan dengan
pemaparan dan sosialisasi JKN BPJS Kesehatan serta kegiatan Trainee of Trainer
(ToT) bagi mahasiswa Unmul.
“Tujuan agenda yang kesekian kalinya
ini adalah membangun hubungan kemitraan dan memberikan pemahaman serta persepsi
yang sama mengenai program pemerintah yang mulai digulirkan pada tanggal 1
Januari 2014 lalu,” ungkap, Kepala BPJS cabang Samarinda, dr. Endang Diarty, di
Ruang Serbaguna Rektorat Unmul.
Program-program BPJS Kesehatan, juga
menurutnya, agar bisa sampai kepada masyarakat luas diperlukan peran mahasiswa
untuk menyebarluaskan informasi tersebut dalam berbagai kegiatan pengabdian di
masyarakat.
Hal ini
tentunya membuat masyarakat bisa menjaga kesehatannya dan mulai paham bahwa
kesehatan adalah aset yang paling berharga, jika kesehatan tidak dijaga dengan
baik masyarakat tidak bisa maksimal dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari.
Kemudian bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat digunakan secara bijak
karena, masih banyak masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi tidak bisa
mengakses kesehatan secara maksimal, diharapkan dengan adanya program ini
kesehatan masyarkat bisa terjamin. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk
pelayanan publik yang menjadi misi Negara untuk melaksanakannnya. Pengembangan
sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat merupakan amanat konstitusi dalam
rangka memenuhi hak rakyat atas jaminan sosial yang dijamin dalam Pasal 28 H
ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945.
Kemudian penyelenggaraaan
jaminan sosial nasional yang adekuat merupakan salah satu pilar untuk memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun
1945. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN menentukan 5 jenis program jaminan
social, yaitu program jaminan kesehatan (JK), jaminan kecelakaan kerja (JKK),
jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP) dan jaminan kematian (JKM), yang
diselenggarakan oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan
transformasi dari BUMN penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah
berjalan.
2.
Social work and profesional intervention
Mengandalkan
pada tenaga profesional untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial dengan
melakukan intervensi pada individu, kelompok maupun komunitas
·
Pendekatan
yang terorganisir
·
Muncul
lembaga-lembaga atau asosiasi yang fokus dalam penanganan masalah sosial yang
semakin berkembang
·
Mengandalkan
institusi, pengetahuan, nilai, dan kemampuan
·
Pekerjaan
sosial muncul sebagai suatu profesi dengan menggunakan langkah-langkah tertentu
Intervensi yang dilakukan oleh
Pekerja Sosial profesional dalam menghadapi isu pembangunan sosial adalah
melakukan pendekatan yang terorganisir, artinya dengan melakukan strategi-strategi
pembangunan yang terorganisir dengan baik mencakup pembangunan seperti apa yang
akan dilakukan, siapa yang terlibat dalam pembangunan tersebut, dan
rencana-rencana jangka panjang yang dapat menunjang pembangunan sosial
tersebut. Tentunya untuk membantu mewujudkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
Maka diperlukan lembaga-lembaga atau
asosiasi yang dapat membantu melayani masyarakat dalam upaya menangani masalah
sosial yang semakin berkembang. Dengan mengandalkan institusi, nilai yang
berlaku di masyarakat, pengetahuan serta kemampuan setiap elemen yang ada
pembangunan sosial dapat dilakukan. Pekerja sosial sebagai profesi yang
bergerak dalam isu kesejahteraan sosial muncul sebagai profesi yang dapat
mengintervensi pembangunan sosial menggunakan langkah-langkah tertentu.
Pada awalnya kegiatan penyaluran
daging kurban hanya dilakukan dengan memberikan daging kurban oleh panitia
saja, namun saat ini berkembang dengan adanya lembaga-lembaga yang melayani
jasa penyaluran daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian
dibuat inovasi-inovasi yang lain seperti mengemas daging ke dalam kaleng yang
berbentuk kornet. Inovasi ini dilakukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat
dengan cara yang baru.
3.
Social Work administration and the provision of welfare state
Mengandalkan intervensi pemerintah
melalui berbagai macam usaha kesejahteraan sosial yang menjadi kewajiban
pemerintah (statutory social services). Pendekatan ini dikenal dengan
nama pendekatan kebijakan sosial ataupun pelayanan sosial (social service or
social policy approach).
·
Program-progam
pelayanan pemerintah
·
Pelayanan
sosial sebagai bentuk dari regulasi dan kebijakan sosial
·
Mengelola
sumber daya yang dimiliki oleh seluruh masyarakat (warga negara)
·
Pemerintah
bertanggung jawab penuh dalam upaya kesejahteraan sosial
Dengan kewajiban Pemerintah mewakili
dan melayani rakyatnya maka pembangunan sosial merupakan salah satu langkah
untuk membuat pembangunan di negara tertentu termasuk Indonesia. Itulah mengapa
Negara harus memerhatikan warga negara nya yang tidak mampu dalam segi ekonomi
(miskin) untuk mencegah agar negara tersebut tidak collapse. Pembangunan sosial merupakan program pelayanan dari
Pemerintah sebagai bentuk regulasi dan kebijakan sosial yang dibuat untuk
memakmurkan negara serta menyejahterakan masyarakatnya.
Pembangunan sosial dibuat juga untuk
mengelola segala sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk kemakmuran warga
negara. Seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 yang mengatakan bahwa : “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.” Dalam pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa negara
boleh menguasai kekayaan alam (Sumber Daya Alam) dan digunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bukan kemakmuran pribadi, kelompok atau
instansi manapun.
Sangat besar memang tanggung jawab
yang diemban oleh Pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya. Maka diperlukan
pekerja sosial yang profesional dalam membantu meringankan tugas Pemerintah
dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan sosial melalui suatu pembangunan
sosial yang tepat dan terencana dengan baik.
Pada saat ini, lembaga-lembaga zakat
banyak berdiri untuk menghimpun dana zakat yang dihimpun dari masyarakat dalam
upaya pembangunan sosial. Tidak sedikit program-program pemberdayaan masyarakat
yang diciptakan oleh lembaga zakat. Program-program tersebut ditujukan untuk
membantu pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di
Indonesia.
Peluang dari lembaga zakat untuk
membantu Pemerintah dalam pembangunan sosial sangat besar, karena pada dasarnya
dalam setahun, satu lembaga zakat saja bisa menghimpun dana milyaran rupiah.
Dan pada dasarnya dana yang terkumpul tersebut akan kembali lagi kepada
masyarakat yang membutuhkan. Yang harus lebih dioptimalkan adalah bagaimana
pengelolaan dana zakat tersebut dilakukan dengan benar oleh lembaga-lembaga
zakat tersebut agar dapat membuat program-program dalam bidang pembangunan
sosial.
4.
Social development approach
·
Tidak
hanya memfokuskan pada layanan indiviual, tetapi juga komunitas dan masyarakat
·
Bersifat
dinamis yang terlibat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat
·
Menggabungkan
dimensi sosial dan dimensi ekonomi
Pada dasarnya memang fokus
pembangunan sosial tidak hanya kepada pelayanan terhadap individu saja,
melainkan memfokuskan juga kepada pelayanan komunitas serta masyarakat. Karena
dalam pasal 1 ayat 1 UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatakan
bahwa sasaran utama kesejahteraan sosial adalah individu atau perseorangan,
keluarga, kelompok, dan masyarakat.
Pembangunan sosial bersifat dinamis
dengan mengikuti perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi di masyarakat,
pembangunan sosial sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat.
Konsep pembangunan sosial termasuk
dalam konsep pembangunan ekonomi, tetapi berbeda dalam fokusnya, yaitu
menekankan pengembangan masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam aspek
ekonomi, politik, sosial, dan budaya. (Gore 1973, 10)
3.
Pembangunan sosial
Pembangunan
sosial adalah sebuah proses perubahan sosial yang terencana dan desain untuk
mewujudkan kesejahteraan seluruh penduduk dalam kaitannya dengan proses yang
dinamis dalam pembangunan ekonomi (midgley 1995:25) Pembangunan sosial adalah
peningkatan kualitas norma dan nilai dalam pranata sosial yang menghasilkan
pola interaksi atau, lebih dalam lagi, pola relasi sosial (terutama menyangkut
hubungan kekuasaan), baik antar individu maupun kelompok. Jadi, pembangunan
sosial adalah perbaikan manusia dalam dimensi sosialnya. Dalam perspektif
pembangunan sosial, partisipasi masyarakat bukan sekedar alat atau cara, tetapi
tujuan karena, dalam keikutsertaan yang aktif dan kreatif dalam pembangunan,
hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki aspirasi, harga diri dan
kebebasan diwujudkan dan sekaligus ditingkatkan mutunya. Dengan kata lain,
penekanan pembangunan sosial adalah pemerataan sarana dan hak-hak manusia yang
paling dasar (inklusi sosial) (Conyers 1982; Midgley 1995; Haralombos
2008:212-277)
Dalam
kenyataanya masyarakat bukan hanya sebagai sasaran objek dalam prses pembuatan
proram pembangunan, namun sekaligus berperan sebagai subjek Artinya pembanguna
dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Tantanganya dibutuhkan
SDM yang berkualitas dan mampu berperan dan ikut serta dalam prses pembangunan.
Sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dalam dunia kerja hanya
dapat tercipta jika telah melewati tempaan pendidikan.
Sejarah Teori
Paradigma
Kajian Pembangunan
Development
studies merupakan cabang ilmu sosial yang multidisiplin yang mengkaji
pembangunan, pendekatan dalam kajian ini adalah menekankan pada konsep pembangunan.
Kajian tentang pembangunan sosial pada awal perkembangannya, sering
dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi. Hal ini terkait dengan pemahamam
banyak orang yang menggunakan istilah pembangunan yang dikonotasikan sebagai
perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya industrialisasi (midgley,
1995:2). Dalam kenyataannya, pembangunan yang terlalu berfokuskan pada
pembangunan ekonomi akan membuat jurang yang sangat besar antara si miskin dan
si kaya, yang membuat kesenjangan diantara keduanya membuat masalah baru yang
besar.
Kajian
tentang pembangunan sosial pada awal perkembangannya, sering dipertentangkan
dengan pembangunan ekonomi. Hal ini terkait dengan pemahamam banyak orang yang
menggunakan istilah pembangunan yang dikonotasikan sebagai perubahan ekonomi
yang diakibatkan oleh adanya industrialisasi (midgley, 1995:2). Dalam
kenyataannya, pembangunan yang terlalu berfokuskan pada pembangunan ekonomi
akan membuat jurang yang sangat besar antara si miskin dan si kaya, yang
membuat kesenjangan diantara keduanya membuat masalah baru yang besar.
Midgley
(1995) melihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan mengecilnya
jurang antara si kaya dan si miskin merupakan suatu proses pembangunan yang
terdistorsi. Sehingga perlu dilakukan pendekatan pembangunan lain yang bisa
mengurangi kesenjangan atau jurang dari si kaya dan si miskin. Pandang midgley
ini juga munculnya sebagai hasil kunjungannya dari negara dunia ketiga di era
1980-an dan awal 1990-an, termasuk salah satunya melihat perkembangan
kesejahteraan sosial di indonesia pada periode tersebut. Sebagai salah satu
alternatif mengatasi permasalahan yang muncul, maka midgley mengusung gagasan
pembangunan sosial yang disetarakan dengan pembangunan ekonomi.
Midgley mengajukan 8 aspek dalam sebuah pembangunan
sosial yang perlu diperhatikan, yaitu :
1.
Proses pembangunan
sosial tidak terlepas dari pembangunan ekonomi. hal ini yang membuat pendekatan
pembangunan sosial berbeda dengan pendekatan institusional dan residual dalam
ilmu kesejahteraan sosial. jadi dalam hal ini midgley beranggapan bahwa sebuah
pembangunan sosial tidak bisa terlepas dari pembangunan ekonomi yang baik.
Salah
satu sektor pembangunan ekonomi yang baik adalah salah satunya penerimaan
keuangan negara yang baik. Penerimaan keuangan negara yang baik bisa menjadi
salah satu indikator bahwa kondisi ekonominya membaik. Bagaimana APBN ini
digunakan dengan baik, disitulah pembangunan sosial ada. APBN sekarang sudah
tidak lagi berfokus bagaimana pembangunan sektor infrastruktur, lapangan kerja
dan sektor industri, tetapi lebih kepada peningkatan kualitas SDM melalui
pendidikan dan pelatihan, serta didukung dengan kesehatan yang baik.
2.
Pembangunan sosial
mempunyai fokus yang interdisipliner yang diambil dari berbagai jenis ilmu
sosial. Misalnya, pandangan dari ilmu politik dan ekonomi yang dipadukan untuk
mendapatkan gambaran permasalahan dalam masyarakat. Perpaduan dari aspek
ekonomi dan politik akan memformulasikan sebuah intervensi sosial ( perubahan
sosial yang terencana ) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bukan
sekedar menangani permasalahan yang ada di masyarakat.
3.
Dalam proses
pembangunan sosial tergambar adanya suatu proses yang dinamis. Dinamika dalam
perubahan sosial ini menggambarkan adanya interaksi antara pelaku perubahan
dengan sasaran perubahan, serta menggambarkan adanya interaksi internal di
dalam masyarakat. pada aspek ini di dalamnya dinyatakan secara eksplisit akan
adanya unsur perubahan dan pertummmbuhan yang terjadi dalam suatu masyarakat.
Proses dinamis ini meliputi tahap awal, pre-existing
condition (kondisi awal) merupakan kondisi masyarakat yang kurang
menyenangkan yang ingin diubah; tahap kedua, proses perubahan itu sendiri; damn
tahap ketiga kondisi akhir ( the end state) ketika proses perubahan sosial sudah
berakhir.
4.
Proses perubahan
yang terdapat dalam pendekatan pembangunan sosial pada dasarnya bersifat
progresif. Aspek progresif ini menunjukan bahwa perubahan dirancang dalam
pendekatan pembangunan sosial ini secara bertahap tapi terencana, dengan pasti
akan menunjukan ke arah yang lebih baik.
5.
Proses pembangunan
sosial adalah interventionist. Perbaikan kehidupan masyarakat hanya dapat
terjadi jika pelaku perubahan melakukan berbagai upaya perubahan sosial yang
terencana guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini menentang pandangan
yang menyatakan bahwa perbaikan kehidupan sosial akan terjadi secara natural,
jika ekonomi pasar sudah berjalan dengan baik ataupun perubahan yang terjadi
secara natural karena dorongan sejarah.
6.
Tujuan pembangunan
sosial diusahakan untuk dicapai melalui
beberapa strategi. Strategi-strategi ini, baik secara langsung maupun tidak
langsung, akan menghubungkan intervensi sosial dengan upaya-upaya pembangunan
ekonomi. Meskipun keduanya didasari oleh keyakinan dan ideologi yang berbeda.
Program pasar murah, Rumah sakit
gratis adalah beberapara dari strategi pembangunan sosial yang secara langsung
dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan pembangunan fasilitas pendidikan baru,
peningkatan SDM di sektor pemerintahan, sektor kesehatan dan sektor pendidikan,
merupakan kebijakan secara tidak langsung tapi berdampak pada peningkatan
pembangunan sosial.
7.
Pembangunan sosial
lebih bersifat memusat pada populasi suatu kesatuan yang bersifat inklusif dan
universalistik. pembangunan sosial tidak hanya berfokus kepada individu yang
membutuhkan tetapi juga komunitas yang terlantarkan oleh pembangunan ekonomi
yang terjadi selama ini.
8.
Tujuan dari
pembangunan sosial adalah pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
(promotion of social welfare).
Kesejahteraan sosial yang dimaksudkan midgley adalah kesejahteraan sosial
sebagai suatu kondisi sosial dan bukan sekadar kegiatan amal ataupun bantuan
sosial yang diberikan oleh pemerintah (1995:13). Kesejahteraan sosial dapat
dilihat dari tiga unsur utamanya, yaitu : (a) tingkatan (derajat) sampai dimana
permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat dikelola; (b) sampai seberapa
banyak kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi; (c) sampai seberapa besar
kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat diperluas pada berbagai lapisan
masyarakat (1995:14). Dari hal diatas dapat dilihat bahwa sekarang ini semua
pembangunan yang ada di indonesia bertujuan untuk pada akhirnya meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat indonesia, baik dalam hal pendidikan, kesehatan,dan
ekonomi.
Dari
penjelasan diatas dapat dilihat bahwa sebuah pembangunan sosial tidak pdat
berarti jika tidak didukung dengan pembangunan lainnya, salah satunya ekonomi.
Pembangunan sosial dan ekonomi adalah suatu kesatuan pembangunan yang tidak
dapat dipisahkan, karena pembangunan sosial tidak dapat berjalan baik tanpa
didukung pembangunan ekonomi, begitupun pembangunan ekonomi yang tidak berarti
apa-apa tanpa pembangunan sosial yang baik.
Tiga Strategi besar juga diungkapkan midgley dalam
sebuah konsep pembangunan sosial dalam upayanya untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat, Midgley (1995:103-138), yaitu :
1.
Pembangunan sosial
melalui individu (social development by
individuals), dimana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya
membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. Pendekatan
ini lebih mengarah kepada pendekatan individualis atau perusahaan (individualist or enterprise approach);
Peran yang bisa dilakukan dalam proses
pembangunan sosial di level individu adalah seperti seorang pekerja sosial
medis. Pekerja sosial ini sudah mulai dilakukan di indonesia, terutama untuk
rumah sakit yang berlevel-A. Peraturan mengenai pekerja sosial medis
dikeluarkan oleh menteri kesehatan. Peran yang dapat dilakukan oleh pekerja
sosial medis dalam setting rumah sakit adalah melakukan konseling individu dan
keluarga, melakukan lawatan ke ruangan, melakukan home visit, melakukan
evaluasi sosial, bekerjasama dengan dinas sosial, bekerja sama dengan panti
sosial, melakukan bimbingan sosial, membantu tim rehabilitasi dan pelaksanaan
terapi, melakukan persiapan pulang terhadap klien, melakukan after care.
Melihat peran tersebut keselamatan pasien dapat tercapai dengan selalu
termonitornya perkembangan si pasien itu sendiri. Peran pekerja sosial
seharusnya mendapatkan tempat yang layak dalam pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh rumah sakit.
2.
Pembangunan sosial
melalui komunitas (social development by
community), dimana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya
mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama
pendekatan komunitarian (communitarian
approach);
Komunitas
yang bisa menjadi contoh salah satu yang membantu pembangunan sosial adalah
dompet dhuafa. Organisasi ini memanfaatkan tingginya charity di indonesia untuk
diolah dan disalurkan melalui berbagai program unggulan yang berjangka panjang,
seperti membangun sekolah dan fasilitas kesehatan di tengah-tengah masyarakat
yang bisa dijangkau oleh masyarakat sekitarnya.
3.
Pembangunan sosial
melalui pemerintah (Social development by governments), dimana pembangunan
sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah.
Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan negara ( state approach)
Contohnya
adalah BPJS. BPJS adalah salah satu dari bagian pembangunan sosial di level
pemerintah dimana BPJS ini digunakan untuk memberikan jaminan kepada seluruh
pekerja yang terdaftar didalamnya untuk mendapatkan asuransi kesehatan.
Kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas kerja dan aktivitas
sehari-hari yang membantu bagaimana sebuah pembangunan itu bisa terwujud dengan
baik.
Sedangkan
menurut gray (1997:361) sebagai perbandingan, menggambarkan level pembangunan
dalam sebuah pembangunan sosial menjadi empat level, keempat level tersebut
antara lain :
1.
Pembangunan sosial
di level mikro (individual level), yang menitikberatkan pada pembangunan
melalui intervensi sosial (Perubahan sosial yang terencana) yang dilakukan di
tingkat individual untuk masalah-masalah personal yang biasanya juga terkait
dengan masalah sosial yang lebih luas, misalnya konseling trauma yang dari
korban tindak kekerasan oleh orang tuanya.
2.
Pembangunan sosial
di level mezzo (community level), yang menitikberatkan pada upaya komunitas
yang bekerja sama (biasanya melalui berbagai medium kelompok ) guna menghadapi
permasalahan yang ada di tingkat komunitas. Biasanya pendekatan yang dilakukan
adalah melalui pendekatan pengembangan masyarakat ataupun intervensi komunitas.
3.
Pembangunan sosial
di level makro (National level), biasanya menitikberatkan pada pembuatan
kebijakan sosial penyediaan bantuan sosial di tingkat nasional, dan juga
pemberdayaan politik bagi warga negara.
4.
Pembangunan sosial
di level global (international level) yang biasanya menitikberatkan pada
pembuatan kebijakan sosial penyediaan bantuan sosial di tingkat nasional, dan
juga pemberdayaan politik bagi warga negara.
Sedangkan menurut gray (1997:361)
sebagai perbandingan, menggambarkan level pembangunan dalam sebuah pembangunan
sosial menjadi empat level, keempat level tersebut antara lain :
1. Pembangunan sosial di level mikro
(individual level), yang menitikberatkan pada pembangunan melalui intervensi
sosial (Perubahan sosial yang terencana )yang dilakukan di tingkat individual
untuk masalah-masalah personal yang biasanya juga terkait dengan masalah sosial
yang lebih luas, misalnya konseling trauma yang dari korban tindak kekerasan
oleh orang tuanya.
2. Pembangunan sosial di level Mezzo
( community level), yang menitikberatkan pada upaya komunitas yang bekerja sama
(biasanya melalui berbagai medium kelompok ) guna menghadapi permasalahan yang
ada di tingkat komunitas. Biasanya pendekatan yang dilakukan adalah melalui
pendekatan pengembangan masyarakat ataupun intervensi komunitas.
3. Pembangunan sosial di level makro
(National level), biasanya menitikberatkan pada pembuatan kebijakan sosial
penyediaan bantuan sosial di tingkat nasional, dan juga pemberdayaan politik
bagi warga negara.
4. Pembangunan sosial di level
global (international level) yang biasanya menitikberatkan pada pembuatan
kebijakan sosial penyediaan bantuan sosial di tingkat nasional, dan juga
pemberdayaan politik bagi warga negara.
Kesejahteran sosial memandang
pembangunan sosial dari 3 dimensi
Dimensi pertama makro
Pada dasarnya
memfokuskan pada intervensi sosial di level kebijakan, sehingga model
intervensi komunitas seperti yang di ungkapkan oleh Jack Rothman yang kebih
tepat untuk dimensi ini adalah model intervensi kebijakan sosial dan
perencanaan sosial. Dari uraian tersebut dapat diambil contoh sebuah kebijakan
yang dilakukan oleh pemprov jakarta, selama ini PMKS berasal dari kawasan
migran dari daerah pinggiran jakarta dan selama ini kebijakan yang diambil
adalah menertibkan PMKS ketempat asalnya, karena pemenrintah DKI merasa dengan
hal yang seperti itu PMKS bisa berkurang, dan jakrta menjadi tempat yang nyaman
untuk di tempati. Namun kenyataannya PMKS itu kembali lagi ke jakarta, karena
mereka tidak bisa mencari mata pencahairan didaerah asalnya. Dari hal tersebut
pemerintah DKI jakarta membuat kebijakan dengan menganggarkan pengalokasian
dana 5%-15% untuk pembangunan daerah asal migran yang tertinggal untuk
meningkatkan gairah ekonomi didaerah tersebut. Sehingga, ketika gairah ekonomi
meningkat PMKS yang kembali ke Jakarta bisa menghidupi keluarganya.
Dimensi Mezzo
Sejalan arah
perubahan dalam dimensi makro, maka pada tingkat organisasi dan komunitas pun
arah implementasi pembangunan diharapkan akan dapat merubah dan memfokuskan
pada aspek relief dan rehabilitativ kearah preventif dari mitigasi yang mungkin
terjadi jika pembangunan masih buruk. Pihak pemerintah dan lembaga swadaya
masyarakat dunia, dalam hal ini diharapkan dapat memfokuskan proses pembangunan
daerah asal daripada memfokuskan pemberian paket bantuan atau penambahan modal.
Jadi pada dasarnya masyarakat tidak bergantung lagi kepada bantuan yang
diberikan oleh pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat, melainkan
masyarakat bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki dengan maksimal untuk
kesejahteraan masyarakat. Pada dimensi mezzo ini intervensi komunitas menjadi
alternatif strategi untuk mengambangkan masyarakat. Contoh yang bisa diambil
adalah Lembaga Dompet Duafa.
Dimensi Mikro
Perubahan dalam
dimensi makro dan mezzo diatas pada dasarnya harusnya diikuti oleh dimensi
mikro ataupun sebaliknya, tanpa adanya perubahan pada sikap dan perilaku
perubahan (dalam hal ini pealau perubahan dari unsur pemerintah, NGOS maupun
duna swasta), maka pembangunan dimensi makro dan mezzo dapat berjalan dengan
baik. Bila aparat dari organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah maupun dunia
usaha masih mengembangkan mentalitas korupsi maka yang terjadi adalah
pembusukan dari dalam berbagai sistem pengawasan telah dikembangan dalam
beberapa tahun terakhir untuk mengatasi mentalitas korupsi. Hal tersebut
berdampak baik sehingga pelaku korupsi dapat berkurang. Proses perubahan
tersebut dilakukan dalam beberapa intervensi yang diantara lainnya adalah
1. Pencarian
nilai positif nilai agama dan buadaya yang diakui oleh indonesia yang bisa
mengurangi mentalitas korupsi. Sehinga pencarian nilai yang berbasis masyarakat
lebih bisa cepat diserap oleh masyarkat
2. Pengembangan
program penyadaran publik melalui kampanye sosial yang kreatif, iklan-iklan
dalam media cetak dan elektronik yang bisa memberikan penyadaran kepada
masyarakat yang masih berpelaku mentalitas koruptor
3. Terdapat
inisiatif perubahan yang dilakukan individu intu sendiri, akan lebih efektif
jika pemerintah dan organisasi didalamnya bisa memberikan contoh yang baik
dalam berperilaku dan menghindari mentalitas korupsi dari proses pembangunan
4. Disamping
tiga intervensi diatas, intervensi yang lain yang bisa dilakukan adalah melalui
pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini dilakukan dengan
inovatif dan kreatif guna mengurangi menalitas korupsi. Ketika mentalitas terebut
dapat dikurangi dan individu dapat menujukan etos kerja yang baik maka sistem
reward harus diberikan. Ketika semua individu bisa menghilangkan korupsi dan
meningkatkan etos kerja, maka sebuah NGO atau NGOP dapat berjalan dengan baik
dan membantu proses pembangunan.
Kenapa setiap negara perlu
memperhatikan kesejahteraan rakyatnya ? Jawabannya adalah pada dasarnya, setiap
negara yang berdiri, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Berikut ini adalah contoh tiga tipe masyarakat yang dibantu oleh negara menurut
Elizabeth Poorlaw.
3 Tipe masyarakat yang dibantu oleh negara (Elizabeth
Poorlaw)
·
Orang miskin yang
masih memiliki keadaan fisik yang kuat
·
Orang miskin namun
memiliki keadaan fisik yang buruk
·
Anak-anak yang
masih ketergantungan dengan orang lain (dependency
children)
Dapat
ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pembangunan sosial, maka dimensi-dimensi
kesejahteraan sosial akan terbentuk dengan cara melakukan pembangunan manusia
sebagai pusat pembangunan, sehingga manusia atau masyarakat tidak menjadi
penonton dalam pembangunan. Mereka adalah pelaku dari pembangunan sosial, maka
dari itu partisipasi masyarkat sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan
dan pembuatan kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder
terkait.
Pembangunan
sosial juga dapat meningkatkan kapasitas serta potensi yang dimiliki oleh
masyarakat, dimana masyarakat dapat menemukan solusi dan berusaha untuk mencari
jawaban akan permasalahannya. Mengurangi ketergantungan terhadap kebijakan yang
dibuat pemerintah, dengan masyarakat yang mandiri serta masyarakat yang
memiliki pola pikir kedepan dan positif akan membantu dalam pengembangan
pembangunan sosial.
4.
Hubungan Antara Pekerjaan Sosial, Kesejahteraan Sosial dan
Pembangunan Sosial
Pembangunan
kesejahteraan sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah,
dunia usaha, maupun civil society untuk
meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program
yang bermatra pelayanan sosial,
penyembuhan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Suharto,
2006). Pembangunan melalui investasi sosial mempunyai dampak langsung berupa
penciptaan lapangan kerja, prakarsa partisipasi dalam pembangunan yang lebih
luas biarpun pada awalnya dalam lapangan
pembangunan sosial yang sederhana. Investasi dalam pembangunan sosial
akan meningkatkan produktivitas karena
adanya rasa ikut memiliki serta kepercayaan
melalui partisipasi yang lebih ikhlas. Karena partisipasi itu dilakukan
dengan ikhlas, maka lebih mudah
memberikan kepuasan berkat dipenuhinya hak-hak sosial ekonomi dan budaya yang sangat mendasar.
Dalam dunia
pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial, pembangunan sosial populer di awal
1980-an. Dimana hal ini terkait dengan keterlibatan beberapa pekerja sosial
dari Amerika Serikat yang bekerja di berbagai lembaga internasional dan
mempunyai program pada negara-negara yang sedang berkembang (Midgley:1995:30). Pembangunan
sosial dipandang sebagai salah satu pendekatan yang cukup efektiv untuk
mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pembangunan
sosial menjadikan manusia (IKKM) sebagai pusat dari pembangunan.
Pembahasan
selanjutnya adalah pembangunan sosial mempunyai 3 strategi yang dimana strategi
tersebut berbanding lurus dengan apa yang ada di konsep pekerjaan sosial dan
kesejahteraan sosial. Dimana individu, komunitas dan masyarakat bisa
mengembangkan potensi-potensi yang ada adalam dirinya sehingga dapat mencapai
aktualisasi diri, serta bisa meningkatkan keberfungisan sosialnya. Tiga
strategi tersebut meliputi:
1.
Pembangunan
Sosial melalui individu (Social Development by Individuals), dimana
individu-individu dalam sebuah masyarakat secara swadaya membentuk usaha
pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat (Community Empowerment)
2.
Pembangunan
Sosial Melalui Komunitas (Social Development by Communities), yang dimana
kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas
lokalnya
3.
Pembangunan
sosial melalui pemerintah (Social Development by Goverment), dimana pembangunan
sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah. (Midgley
1995:103-138)
Contoh kebijakan mengenai
Pembangunan sosial untuk kesejahteraan masyarkat
Salah satu
kebijakan pemerintah melalui PNPM Mandiri Pedesaan yang di bernama Generasi
Sehat dan Cerdas PNPM, PNPM Generasi adalah program fasilitasi masyarakat dalam
rangka perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan untuk peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan –
akses pendidikan dasar dan menengah. Sebagai stimulan dalam menyusun
perencanaan kegiatan yang akan dilakukan, program menyediakan Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM). Selain itu, perlu difasilitasi juga munculnya pendanaan dari
sumber atau potensi yang ada di masyarakat sendiri, pemerintah daerah atau dari
kelompok peduli lainnya.
(gambar logo
pnpm mandiri dari google.com)
Tujuan Program
Tujuan dari program ini adalah:
a.
Meningkatnya
derajat kesehatan ibu dan anak-anak balita
b.
Meningkatnya
pendidikan anak-anak usia sekolah hingga tamat Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SMP/MTs).
Sasaran Program dan Penerima
Manfaat
Sasaran program
adalah anggota masyarakat yang secara rutin dipantau perkembangan atau
perolehan layanan bidang kesehatan ibu-anak dan pendidikan dasar. Dengan
demikian, sasaran dari program ini
adalah seluruh ibu-ibu yang
sedang hamil, ibu menyusui dan bayinya, anak-anak balita, serta anak-anak usia
sekolah dasar dan menengah pertama.
Penerima
manfaat (benecifiary) adalah anggota masyarakat yang menerima manfaat secara
langsung dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Penerima manfaat Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) diutamakan bagi mereka yang termasuk dalam kelompok
rumah tangga miskin dan yang selama ini belum mendapatkan pelayanan kesehatan
ibu anak dan pendidikan dasar.
Indikator Keberhasilan
Ukuran atau
indikator keberhasilan merupakan kondisional yang akan dicapai oleh masyarakat
dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dalam rangka mengikuti
program ini. Ukuran keberhasilan ini dimaksudkan agar masyarakat memfokuskan
pada pencapaian tujuan program dan tidak hanya melakukan kegiatan pendidikan
dan kesehatan secara umum. Ukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :
1.
Bidang
Kesehatan, meliputi:
(google.com/pnpm-generasi)
a.
Setiap
ibu hamil diperiksa oleh bidan, minimal 4 kali pemeriksaan selama masa kehamilannya.
b.
Setiap
ibu hamil mendapatkan minimal 90 butir pil Fe (penambah darah) selama masa
kehamilannya.
c.
Setiap
proses kelahiran ditangani oleh tenaga bidan atau dokter
d.
Setiap
ibu yang melahirkan dan bayinya mendapatkan perawatan nifas oleh bidan atau
dokter, minimal 2 kali perawatan dalam waktu 40 hari setelah proses persalinan.
e.
Setiap
bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi standar secara lengkap
f.
Setiap
bayi usia 12 bulan ke bawah berat badannya ditimbang dan selalu naik pada
setiap bulannya ( untuk bayi di bawah usia 6 bulan, berat badannya naik lebih
dari 500 g per bulan dan bayi usia 6-12 bulan naik lebih dari 300 g).
g.
Setiap
anak usia 6 bulan sampai 59 bulan mendapatkan Vitamin A, 2 kali dalam setahun
h.
Setiap
anak balita (bawah lima tahun) ditimbang sebulan sekali secara rutin.
2. Bidang Pendidikan, meliputi:
a.
Setiap
anak usia sekolah dasar (7 tahun ke atas)
terdaftar sebagai siswa Sekolah Dasar (SD/MI)
b.
Tingkat
kehadiran setiap siswa SD/MI dalam mengikuti proses belajar mengajar, minimal
85%. Usia sekolah SD menurut DEPDIKNAS adalah 7 sampai 12 tahun
Pendidikan
merupakan hal yang paling penting dalam proses perkembangan individu dan
masyarakat, dengan pendidikan manusia bisa merancang sebuah model masa depan
yang lebih baik. Masyarakat desa memandang pendidikan merupakan hal yang
penting, namun ketersediaan sistem sumber yang mendukungnya belum dapat
terpenuhi. Terutama untuk masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah.
Pendidikan dasar sembilan tahun yang digadang-gadang pemerintah bisa mengatasi masalah pendidikan.
Program
ini merupakan bagian dari PNPM
Mandiri yang direncanakan akan dilakukan
sampai dengan tahun 2015. Pendekatan
dalam PNPM Generasi dengan menggunakan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat.
Artinya bahwa program ini harus berangkat dari masyarakat, dilakukan oleh
masyarakat dan diperuntukkan juga bagi masyarakat. Dibandingkan dengan
pendekatan lainnya, pendekatan pemberdayaan masyarakat lebih mampu menjamin
efektifitas dan keberlanjutan sebuah program penanggulangan kemiskinan.
Dengan adanya
program ini masyarkat bisa berpartisipasi dalam meningkatkan mutu kehidupannya
dengan cara berpartisipasi dalam program ini, masyarakat bisa mengoptimalkan
aktualisasi dirinya dengan Focus Disscusion Group mereka dapat menemukan jalan
keluar bagi masalah yang mereka hadapi.
Dari gambar
tersebut dapat terlihat masyarakat melakukan musyawarah program generasi sehat
cerdas, mereka dengan semangat menyusun rencana strategis agar program ini bisa
maksimal, selain program bisa berjalan masyarakat yanbg tergabung dal tim juga
mendapatkan pengalaman yang menarik berkecimpung dalam pelaksanaan program yang
sekaligus memberikan penilaian dan pengawasan terhadap kebijakan yang sedang
berlangsung.
Kesimpulannya
adalah pengembangan masyarkat yang berbasis partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan kebijakan pemerintah, kemudian juga secara tidak langsung
memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlepas dari ketergantungan
terhadap bantuan yang diberikan. Karena saat ini pembangunan bukan hanya
sekedar fisik belaka, namun pembangunan yang berbasis kepada manusia sebagai
pusat pembangunan, pembangunan mental dan mindset masyarakat yang harus
diperhatikan. Karena masyarkat bukan lagi penonton dari pembangunan yang ada,
namun jadi bagian yang paling penting agar dapat mencapai kondisi kesejahteraan
sossial yang seimbang.
DAFTAR PUSTAKA
Isbandi Rukminto Adi. 2012.
Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan.
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Abu Huraerah. 2003. Isu
Kesejahteraan Sosial (Di Tengah Ketidakpastian Indonesia). Bandung: CEPLAS
(Center for Political and Local Autonomy Studies)
Suharto, Edi. 2013. Kebijakan Sosial
Sebagau Kebijakan Publik. Bandung: Afabeta. Cetakan ke-empat
Santoso T. Raharjo. 2014. Dasar
Pengetahuan Pekerjaan Sosial. Sumedang: Unpad Press
Budhi Wibawa, Santoso T. Raharjo dan
Meilany Budiarti S. 2010. Dasar-dasar Pekerjaan Sosial. Bandung: Widya
Padjadjaran
(Diakses dan diunduh pada tanggal 14
Maret 2015)
(Diakses dan diunduh pada tanggal 14
Maret 2015)
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/196604251992032-ELLY_MALIHAH/Bahan_Kuliah_PLSBT,_Elly_Malihah/Bab_3_PLSBT._Baru.pdf (Diakses dan diunduh pada tanggal 14 Maret 2015)
http://psflibrary.org/catalog/repository/PTO%20PNPM%20Generasi%202008%20(VERSI%20A)%20new.pdf (Diakses dan diunduh pada tanggal 14 Maret 2015)