12:09 AM
HUMAN CAPITAL SEBAGAI INVESTASI PEMBANGUNAN
MANUSIA
Oleh Tomi Sapari
170310120009
Pembangunan Sosial
|
K
|
onsep
pembangunan manusia (people
centered development) bukan
hal yang baru dalam wacana konsep
maupun praktik pembangunan. Konsep tersebut muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan
model pembangunan yang
bertumpu pada pertumbuhan ekonomi
dalam mewujudkan kesejahteraan secara merata tidak terwujud. Kesadaran
bahwa pembangunan seyogianya menjadi sarana
untuk mengentaskan kemiskinan
telah melahirkan model pembangunan yang bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yakni pendidikan,
kesehatan, dan pelayanan
dasar.
Isu mengenai sumber daya manusia (human
capital) sebagai input pembangunan ekonomi mencoba menjelaskan hubungan antara
pendidikan
dengan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Teori
human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya
manusia yang memberi banyak manfaat, antara lain: diperolehnya kondisi kerja
yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan dan tambahan
pendapatan seseorang apabila mampu menyelesaikan tingkat pendidikan yang lebih
tinggi dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya.
Adanya Masyarakat Ekonomi Asean menjadi
tantangan sendiri bagi Indonesia, hal ini menjadi momentum agar Indonesia
berbenah diri dalam pembangunan manusia yang mengutamakan manusia sebagai pusat
pembangunan, manusia sebagai investasi jangka panjang dan jangka pendek bagi majunya
negara Indonesia. Modal Manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk
bersaing dengan negara-negara lain, tentunya dengan meningkatnya daya saing
meningkat pula kesadaran pemerintah agar berfokus kepada pembangunan sosial dan
ekonomi agar terjadinya kestabilan dalam negeri.
1. Kesehatan Dalam Pembangunan Manusia
Puan: Pembangunan Manusia Indonesia Bergantung
pada Gizinya
JAKARTA, KOMPAS.com —Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pembangunan
manusia Indonesia yang berkarakter dan unggul salah satunya ditentukan oleh
kecukupan gizi.
"Kekurangan gizi pada usia dini akan
berimplikasi pada perkembangan anak dan selanjutnya perkembangan potensi diri
pada usia produktif," kata Puan seusai Pembukaan Diseminasi Global
Nutrition Report dan Puncak Peringatan Hari Gizi Nasional tahun 2015 di
Jakarta, Senin (9/2/2015).
Dia menjelaskan, masalah gizi di Indonesia
disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu kemiskinan, kesehatan, pangan,
pendidikan, air bersih, keluarga berencana, dan berbagai faktor terkait
lainnya.
Oleh karena itu, permasalahan perbaikan gizi
masyarakat merupakan upaya dari berbagai sektor yang perlu sinergi dan
terkoordinasi.
"Kondisi masyarakat Indonesia saat ini
diperkirakan sekitar 52 persen atau 125 juta penduduk berada pada tingkat
kemampuan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di bawah Rp 500.000 per
orang per bulan," katanya.
Sementara itu, pengeluaran masyarakat
Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan pada umumnya mencapai 20 persen.
"Sebagaimana yang telah menjadi tekad
pemerintahan saat ini bahwa norma pembangunan adalah untuk meningkatkan
kualitas hidup manusia dan masyarakat, tidak menciptakan ketimpangan sosial,
dan memberikan perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat
kecil," katanya.
Maka dari itu, kata dia, penyempurnaan dan
penajaman program penanggulangan kemiskinan ke depan sangat mendesak dan harus
dapat menyentuh akar persoalannya.
Di dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah telah
bertekad untuk segera memperbarui definisi dan metode pengukuran kemiskinan
sehingga program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dan tepat hasil.
"Selain melalui program penanggulangan
kemiskinan, upaya lainnya dalam menggerakkan percepatan perbaikan gizi antara
lain adalah dengan menjamin pelayanan kesehatan ibu dan anak, mencegah
pernikahan dini, membangun infrastruktur untuk pengadaan air bersih,"
katanya.
Selain itu ialah program ketahanan pangan
rumah tangga kelompok masyarakat kecil, pendidikan hidup sehat pada anak-anak
usia sekolah dasar, dan sosialisasi mengenai sumber gizi yang murah.
Dari berita tersebut telah dijelaskan bahwa
pembangunan manusia Indonesia secara mendasar melalui pelayanan kesehatan
terutama kesehatan gizi, karena dengan terpenuhinya pelayananan kesehata sejak
dini maka pembangunan manusia sebagai investasi masa depan akan terwujud.
Kemudian ada beberapa hal yang menjadi penghambat pemenuhan gizi bagi yaitu
kemiskinan, kesehatan, kebersihan lingkungan dan keluarga berencana. Sejalan
dengan hal tersebut pemenuhan dasar ini menjadi penting bagi keberlangsungan
investasi masa depan di bidang pembangunan manusia Indonesia karena selain
kualitas pendidikan yang baik juga kualitas kesehatan juga baik. Kemudian untuk
menjamin hal ini terus berjalan harus adanya kebijakan dari pemerintah tentang
pemenuhan kebutuhan gizi bagi masyarakat Indonesia.
Kesehatan adalah manifestasi modal pembangunan manusia sebagai kebutuhan
mendasarnya. Oleh karena itu kesehatan adalah bagian dari modal manusia agar
dia bisa bekerja dan berfikir
secara produktif. Stephen
Covey (1990) dalam
bukunya yang berjudul Seven
Habits of Highly Effective People, mengatakan bahwa kesehatan adalah bagian
dari kehidupan yang harus selalu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya sebagai
pendukung manusia yang efektif. Kemudian dalam konteks membangun manusia
Indonesia yang sehat seutuhnya, pembangunan harus dapat memfasilitasi setiap
orang dapat memenuhi lima kebutuhan dasar manusia sebagaimana dikemukakan oleh
ahli psikologi Abraham Maslow antara lain: (1) kebutuhan fisiologis; (2)
kebutuhan rasa aman; (3) kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang; (4)
kebutuhan penghargaan; serta (5) kebutuhan aktualisasi diri. Analisis psikologi Abraham Maslow
sangat membantu dalam merumuskan konsep pembangunan yang menempatkan
manusia pada posisi sentral, baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan,
serta berorientasi untuk membangun manusia yang sehat seutuhnya, fisik-material
dan mental-spiritual.
2. Pendidikan Dalam Peningkatan Pembangunan
Manusia
Pendidikan merupakan investasi penting dalam
menghadapi masa depan dunia secara global. Untuk itu, pendidikan harus dapat
menyiapkan generasi muda abad ke-21 yang
unggul, berdaya saing tinggi dan mampu bekerjasama guna mencapai
kemakmuran bagi setiap negara dan dunia. Namun, Pembangunan tidak akan bisa
tumbuh dengan baik walaupun peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya
manusia dilakukan, jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu
pendidikan dan program ekonomi yang jelas.
Mengingat
pentingnya peran pendidikan tersebut, maka investasi modal manusia melalui
pendidikan di negara berkembang sangat diperlukan walaupun investasi di bidang
pendidikan merupakan investasi jangka panjang secara makro, manfaat dari
investasi ini baru dapat dirasakan setelah puluhan tahun. Tentunya ketersiadaan
fasilitas dan sarana penujang pendidikan harus diperbaiki terutama kualitas
tenaga pendidik harus ditingkatkan juga.
Pemerintah
memilik peranan penting dalam meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia
(SDM) sehingga memiliki karakter,
pengetahuan, values, attitudes dan skills yang dapat ditunjang melalui lembaga
pendidikan, program pendidikan 9 tahun, hal ini juga menjadi landasan dalam
mensukseskan visi Indonesia Emas 2045, dengan menggunakan SDM yang berkualitas
akan mendorong Indonesia menjadi 7 negara dengan perekonomian yang baik.
Beberapa faktor yang menyebabkan perlunya mengembangkan tingkat pendidikan di
dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian, adalah :
1. Pendidikan yang lebih tinggi memperluas
pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini
memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak
atau mengambil keputusan.
2. Pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari
pengetahuan-pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan
perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan-kegiatan modern lainnya.
3. Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari
pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam
bidang teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.
3. Peningkatan Kapasitas Individu dan
Kapasitas Masyarakat
Selain kedua aset penting dalam pembangunan
manusia seperti kesehatan dan pendidikan, peningkatkan kapasitas individu dalam
masyarakat juga harus ditingkatkan agar mereka mampu mandiri dan tidak
tergantung dengan bantuan dari pemerintah seperti BLSM dan BLT. Program-program
pengembangan kapasitas masyarakat seperti PNPM Mandiri juga sangat diperlukan
selain kapasitas yang dikembangkan, secara langsung perekonomian juga akan
meningkat, karena sebagian goals dari program tersebut adalah adanya
peningkatan dalam sektor perekonomian masyarakat.
Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah diluncurkan Presiden RI pada tanggal 30
April 2007 di Kota Palu Sulawesi Tengah merupakanrepresestasi dari kelompok
program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (Klaster 2)
adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan
pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan
system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan
pendanaan stimulan untuk mendorong
prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang
berkelanjutan.
Pendekatan pemberdayaan masyarakat
dimaksudkan untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja,
memperbaikitata pemerintahan daerah dan mencip menciptakan aset untuk kelompok
miskin. Program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja
yang berbasis pemberdayaan masyarakat dicirikan dengan: a) menggunakan
pendekatan partisipasi masyarakat; b) melakukan penguatan kapasitas kelembagaan
masyarakat; dan c) kegiatan program dilaksanakan secara swakelola oleh
masyarakat.
Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatnya
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Adapun
yang menjadi tujuan khususnya adalah sebagai berikut: Meningkatnya partisipasi
dan kesempatan kerja masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat
terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan
ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Meningkatkan
kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representative, dan akuntabel. Meningkatkan
kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama
masyarakat miskin melalui kebijakan program dan penganggaran yang berpihak pada
masyarakat miskin (pro-poor). Meningkatnya modal social masyarakat yang
berkembang sesuai dengan potensi social dan budaya serta untuk melestarikan
kearifan local. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna,
informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.
PNPM-Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar
berikut ini:
Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan
PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia
seutuhnya. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan
secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiata
pembangunan secara swakelola. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan
sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat
sesuai dengan kapasitasnya. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan
kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang
beruntung. Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses
pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan
pembangunan.
Investasi modal manusia sebenarnya telah ada
di Indonesia namun dalam implementasi kebijakannya belum gencar dan terfokus
diterapkan oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan program serta
masyarakat sebagai penerima manfaat program itu sendiri. Kemudian partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan program yang diberikan sangat diperlukan karena
tentunya hal ini juga untuk meningkatkan kapasitas yang dilimiki oleh
masyarakat, PNPM Mandiri juga adalah program tentang peningkatan kapasitas
masyarakat yang dioragniasikan kemudian ada juga peningkatan kapasitas dan
kesempatan sosial untuk individu. Karena jika kapasitas individu sudah tercapai
maka akan dengan mudah untuk mengembangkan yang ada di masyarakat, perlu
diingat bahwa indonesia memiliki sumberdaya manusia yang banyak dengan penduduk
terbanyak ke 4 di dunia, maka adalah sebuah kesempatan dengan banyaknya
sumberdaya manusia untuk menjadikan pembangunan manusia yang lebih baik, ditambah saat ini Indonesia berada
dalam zona bonus demografi yang dimana panduduk usia produktif lebih dominan
jumlahya dari penduduk yang sudah atau belum produktif. Tentunya hal ini harus
dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah dengan memperbanyak program tentang
keterampilan, pendidikan, dan peningkatan kapasitas individu dalam masyarakat
agar mampu bersaing secara mandiri.
Referensi:
Abu Huraerah. 2003. Isu Kesejahteraan Sosial (Di Tengah
Ketidakpastian Indonesia). Bandung: CEPLAS (Center for Political and Local
Autonomy Studies)
Suharto, Edi. 2013. Kebijakan Sosial Sebagau Kebijakan Publik.
Bandung: Afabeta. Cetakan ke-empat